Suhu Politik Memanas: Trump Peringatkan Netanyahu Terkait Rencana Damai Gaza, Akankah Aliansi AS-Israel Retak?

Ringkasan Singkat

• Peringatan Keras AS: Presiden Donald Trump menyatakan akan sangat kecewa jika Israel menolak rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh Board of Peace (BoP).
• Sikap Keras Netanyahu: Perdana Menteri Israel menolak proposal tersebut karena dinilai tidak memenuhi syarat demiliterisasi penuh di Jalur Gaza sebelum penarikan pasukan.
• Konsensus Multilateral: AS membela keterlibatan Qatar dan Turki dalam proses mediasi, menegaskan pentingnya kepatuhan Israel terhadap kesepakatan awal demi pemulangan sandera.

Ketegangan diplomatik baru kini membayangi hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Pemerintahan Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan kekecewaannya menyusul sinyal penolakan dari Tel Aviv terhadap rencana rekonstruksi dan perdamaian komprehensif di Jalur Gaza.

Rencana perdamaian yang disusun dalam 20 poin oleh Board of Peace (BoP) sebelumnya dilaporkan telah disetujui oleh faksi Hamas, termasuk poin krusial mengenai pelucutan senjata. Namun, respons dingin justru datang dari kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap draf kesepakatan tersebut.

Pihak Israel berargumen bahwa proposal pelucutan senjata yang diajukan BoP tidak mengakomodasi tuntutan utama mereka, yaitu demiliterisasi total di Gaza secara permanen. Tanpa adanya jaminan keamanan mutlak ini, Israel enggan menarik mundur pasukan militernya dari wilayah kantong Palestina tersebut.

Sikap skeptis Israel ini memicu reaksi keras dari Washington. Seorang pejabat senior AS menegaskan bahwa Gedung Putih tidak meminta Israel melakukan hal di luar komitmen awal yang telah disepakati bersama. "Kami sangat yakin mereka akan mematuhinya. Jika tidak, Presiden Trump akan sangat, sangat kecewa," ujar pejabat tersebut seperti dikutip dari Times of Israel.

Lebih lanjut, Washington mengingatkan bahwa kesepakatan ini adalah jalan terbaik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang selama ini menjadi beban keamanan terbesar bagi Israel. AS juga mengkritik skeptisisme awal Israel terhadap kemampuan BoP dalam memediasi pembebasan sandera dan pengembalian jenazah korban, yang pada akhirnya terbukti berhasil dilakukan oleh Hamas.

Selain masalah demiliterisasi, AS juga membela komposisi Board of Peace yang melibatkan Qatar dan Turki sebagai anggota Dewan Eksekutif—sebuah langkah yang sebelumnya dikritik tajam oleh Israel. Menurut Washington, kedua negara tersebut, bersama Mesir, memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas gencatan senjata di lapangan.

Analisis Pakar

Dari perspektif hubungan internasional, friksi terbuka antara pemerintahan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu ini menandai pergeseran menarik dalam dinamika aliansi AS-Israel. Selama ini, Trump dikenal sebagai salah satu presiden AS yang paling pro-Israel. Namun, pendekatan luar negeri Trump yang transaksional dan berorientasi pada hasil (deal-oriented) membuat ia sangat mendambakan sebuah pencapaian diplomatik monumental di Timur Tengah. Penolakan Israel terhadap rencana BoP ini dipandang Trump sebagai hambatan langsung terhadap warisan politik luar negerinya.

Langkah AS yang merangkul Turki dan Qatar dalam Board of Peace menunjukkan adanya pengakuan pragmatis terhadap realitas geopolitik baru. Washington menyadari bahwa stabilitas jangka panjang di Gaza tidak dapat dicapai hanya melalui kekuatan militer Israel atau mediasi sepihak Barat. Keterlibatan negara-negara regional yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan Hamas sangat krusial. Dengan menolak peran Qatar dan Turki, Israel sebenarnya sedang mengisolasi diri dari konsensus regional yang sedang dibangun oleh sekutu utamanya sendiri.

Di sisi lain, dilema domestik yang dihadapi Netanyahu sangatlah rumit. Posisi politiknya di dalam negeri sangat bergantung pada koalisi sayap kanan yang menuntut kemenangan militer total tanpa kompromi. Menerima kesepakatan yang menyisakan ruang bagi eksistensi politik Hamas—meskipun di bawah pengawasan internasional—bisa memicu runtuhnya pemerintahan Netanyahu. Oleh karena itu, penolakan Netanyahu terhadap rencana BoP ini lebih merupakan strategi bertahan hidup politik domestik ketimbang kalkulasi keamanan strategis jangka panjang.

Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa AS mulai kehabisan kesabaran terhadap strategi perang tanpa akhir yang dijalankan Israel. Desakan Washington agar Israel menjadi "mitra yang baik" mengindikasikan bahwa AS ingin segera menutup babak konflik Gaza untuk mengalihkan fokus strategisnya ke rivalitas global lainnya, seperti persaingan dengan China di Indo-Pasifik dan konflik di Eropa Timur. Jika Israel terus bersikeras menolak, kita mungkin akan melihat keretakan diplomatik yang lebih dalam antara kedua negara sekutu ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu Board of Peace (BoP) dan apa perannya dalam konflik Gaza?
A: Board of Peace (BoP) adalah badan mediasi multilateral yang didukung oleh AS, Turki, Qatar, dan Mesir, yang bertujuan menyusun rencana rekonstruksi, gencatan senjata, serta pelucutan senjata di Jalur Gaza.

Q: Mengapa Israel keberatan dengan rencana 20 poin dari BoP?
A: Israel menilai rencana tersebut tidak menjamin demiliterisasi penuh dan permanen di Gaza, yang merupakan syarat utama mereka sebelum menarik seluruh pasukan militer.

Q: Mengapa keterlibatan Qatar dan Turki dalam BoP diperdebatkan?
A: Israel skeptis terhadap keterlibatan Qatar dan Turki karena kedua negara tersebut dianggap memiliki hubungan dekat dengan Hamas. Namun, AS menilai peran mereka sangat penting untuk memastikan kepatuhan Hamas terhadap kesepakatan damai.