JPO Kembar Rasuna Said Masih Terpisah: Pemerintah DKI Janji Sambungkan, Warga Tuntut Tindakan Cepat!

Ringkasan Singkat

• Dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Rasuna Said masih belum terhubung meski sudah berdampingan sejak lama.
• Pemerintah Provinsi DKI mengumumkan rencana penyambungan, namun belum ada jadwal pasti atau alokasi anggaran yang transparan.
• Warga dan aktivis transportasi menilai proyek ini sebagai contoh buruk perencanaan infrastruktur perkotaan yang mengabaikan keselamatan pejalan kaki.

Jakarta Selatan – Dua JPO yang berdiri bersebelahan di Jalan HR Rasuna Said masih terpisah, memaksa pejalan kaki menyeberang jalan raya yang padat tanpa perlindungan yang memadai. Gambar terbaru yang beredar menunjukkan struktur beton yang sudah siap untuk dihubungkan, namun belum ada pekerjaan lanjutan.

Menurut data Pemprov DKI, data statistik rencana penyambungan JPO ini masuk dalam program Smart City yang bertujuan meningkatkan mobilitas non‑motor. Namun, sejak pengumuman pertama pada awal 2025, tidak ada perkembangan signifikan. Warga melaporkan bahwa proyek ini telah menunggu lebih dari satu tahun tanpa kejelasan jadwal, menimbulkan kecurigaan akan adanya penundaan administratif atau masalah pendanaan.

Masalah ini bukan sekadar soal estetika. Tanpa sambungan yang memadai, pejalan kaki harus menyeberang jalan utama yang memiliki volume kendaraan tinggi, meningkatkan risiko kecelakaan. Data Jakarta Selatan mencatat rata‑rata 12 kecelakaan pejalan kaki per bulan di kawasan tersebut, dengan dua di antaranya berujung fatal.

Para ahli transportasi menilai bahwa penyambungan JPO seharusnya menjadi prioritas dalam masterplan kota. “Infrastruktur penyeberangan harus dirancang sebagai satu kesatuan, bukan dua entitas terpisah yang menunggu keputusan politik,” ujar Dr. Andi Prasetyo, dosen Transportasi Universitas Indonesia. “Jika tidak, kita hanya menambah beban pada sistem lalu lintas yang sudah tertekan.”

Selain itu, transparansi anggaran menjadi sorotan. Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa alokasi dana untuk proyek ini belum dipublikasikan secara terbuka, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas pemerintah daerah. Warga menuntut agar Pemprov DKI mengumumkan timeline detail, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan independen.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat pola yang berulang dalam proyek infrastruktur perkotaan DKI Jakarta: janji-janji besar, pelaksanaan lambat, dan kurangnya kontrol publik. Kasus JPO kembar Rasuna Said menegaskan kegagalan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pengelola Jalan Tol. Tanpa sinergi yang jelas, setiap unit cenderung menunggu instruksi dari yang lain, menghasilkan kebuntuan administratif.

Lebih jauh, keputusan untuk menunda penyambungan JPO tampaknya dipengaruhi oleh prioritas politik jangka pendek. Menjelang pemilihan kepala daerah, pemerintah provinsi cenderung menyoroti proyek‑proyek megah yang mudah dipamerkan, sementara proyek‑proyek “kecil” namun berdampak langsung pada keseharian warga seringkali terpinggirkan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara retorika “kota layak huni” dengan realitas di lapangan.

Dari perspektif kebijakan publik, transparansi anggaran adalah kunci. Pemerintah harus mengunggah dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) ke portal transparansi, memungkinkan masyarakat memantau penggunaan dana. Tanpa itu, spekulasi korupsi atau pemborosan akan terus menggerogoti kepercayaan publik.

Akhirnya, solusi yang realistis melibatkan partisipasi aktif warga melalui forum konsultasi terbuka. Pendekatan bottom‑up dapat mempercepat implementasi, karena tekanan sosial akan memaksa birokrasi untuk bertindak. Jika tidak, JPO kembar Rasuna Said akan tetap menjadi simbol inefisiensi, menambah beban pada pejalan kaki yang sudah lelah menunggu janji‑janji kosong.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa dua JPO di Rasuna Said belum terhubung?
  A: Karena belum ada keputusan final mengenai jadwal, anggaran, dan koordinasi antar‑instansi pemerintah.
• Q: Kapan penyambungan JPO tersebut akan selesai?
  A: Pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti; estimasi resmi masih belum tersedia.
• Q: Bagaimana warga dapat menuntut transparansi proyek ini?
  A: Warga dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e‑Office Pemprov DKI atau bergabung dengan forum warga yang memantau pelaksanaan infrastruktur.