Empat Bupati Janji Bangun Sekolah Rakyat, Namun Tantangan Besar Mengintai Implementasi

Ringkasan Singkat

• Empat kepala daerah (Agam, Buton Selatan, Kutai Kartanegara, Buru) bertemu Wakil Menteri Sosial untuk menegaskan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat.
• Program Sekolah Rakyat ditargetkan menampung 43 ribu siswa, jauh di bawah kebutuhan 4,1 juta anak tidak bersekolah.
• Pemerintah daerah mengusulkan lahan total lebih dari 30 hektar, namun verifikasi, pendanaan, dan operasional masih menjadi pertanyaan kritis.

Jakarta Pusat – Pada Kamis (6/8/2026), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut kedatangan empat bupati: Benni Warlis (Agam), Muhammad Adios (Buton Selatan), Aulia Rahman Basri (Kutai Kartanegara), dan Ikram Umasugi (Buru). Pertemuan ini dimaksudkan untuk menguji komitmen daerah dalam melaksanakan Sekolah Rakyat, inisiatif pendidikan yang dijadikan prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Agus Jabo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar “titipan” politik, melainkan upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Ia mengingatkan bahwa saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah, sementara kapasitas Sekolah Rakyat baru mampu menampung 43 ribu siswa. “Jika tidak ada sinergi kuat antara pusat dan daerah, janji ini akan tetap menjadi slogan kosong,” ujarnya.

Model boarding school yang diusung mencakup fasilitas lengkap: tiga kali makan, dua snack harian, laptop, serta delapan set seragam. Namun, kritikan muncul terkait keberlanjutan dana operasional, terutama mengingat biaya hidup dan perawatan fasilitas unggulan. Pemerintah pusat juga menyiapkan program renovasi 10 ribu rumah dan bantuan sosial sebesar Rp5 juta per keluarga, namun mekanisme penyaluran dan pengawasan masih belum jelas.

Komitmen konkret dari masing‑masing daerah tampak pada usulan lahan: Agam mengalokasikan 10 hektare di Padang Mardani, Kutai Kartanegara menyerahkan sertifikat lahan seluas 7 hektare, Buru sedang memfinalisasi dokumen, dan Buton Selatan mengusulkan 8,11 hektare. Meski demikian, proses verifikasi lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan koordinasi lintas kementerian masih dalam tahap awal, menimbulkan keraguan apakah target pembangunan dapat tercapai tepat waktu.

Para ahli yang hadir, termasuk Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang Riset dan Analisa Data, menyoroti perlunya kerangka monitoring yang transparan serta evaluasi berbasis data untuk menghindari penyelewengan dana. “Tanpa akuntabilitas yang ketat, program ini berisiko menjadi proyek “panggung” yang hanya menguntungkan pihak tertentu,” kata salah satu analis.

Analisis Pakar

Secara struktural, Sekolah Rakyat mengusung konsep yang ambisius: menggabungkan pendidikan formal dengan intervensi sosial‑ekonomi. Ideologi ini selaras dengan agenda nasional untuk mengurangi kemiskinan, namun realisasinya menuntut sinergi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penyediaan lahan. Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran operasional jangka panjang, termasuk gaji tenaga pengajar, pemeliharaan fasilitas, dan program kesejahteraan siswa. Tanpa alokasi anggaran yang jelas, risiko penurunan kualitas layanan sangat tinggi.

Selanjutnya, kapasitas 43 ribu siswa masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Jika tujuan utama adalah memutus kemiskinan antargenerasi, maka skalabilitas harus menjadi fokus utama. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan model kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga donor untuk memperluas jangkauan, bukan hanya mengandalkan dana APBN yang terbatas.

Pengawasan menjadi faktor penentu keberhasilan. Pengalaman program sosial sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa mekanisme audit independen, dana dapat terserap oleh birokrasi atau praktik korupsi. Oleh karena itu, pembentukan badan pengawas yang melibatkan LSM, akademisi, dan perwakilan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan akuntabilitas.

Akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang masuk, melainkan dari dampak jangka panjang pada pendapatan keluarga, tingkat partisipasi pendidikan, dan penurunan angka kemiskinan. Penelitian longitudinal harus dirancang sejak awal untuk menilai efektivitas intervensi ini, sehingga kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa banyak siswa yang dapat ditampung oleh Sekolah Rakyat?
• A: Saat ini kapasitas total Sekolah Rakyat diperkirakan sekitar 43 ribu siswa.
• Q: Apa saja fasilitas yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat?
• A: Fasilitas meliputi asrama, tiga kali makan sehari, dua snack, laptop, dan delapan set seragam.
• Q: Bagaimana pemerintah memastikan dana bantuan sosial sampai kepada keluarga penerima?
• A: Pemerintah berencana menggunakan sistem verifikasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan melibatkan lembaga pengawas independen untuk audit.