Bahlil: Stok BBM Nasional Aman 20 Hari, Antrean Makassar Terpicu Pergeseran Konsumsi dan "Maksud Lain"

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman dengan ketahanan cadangan 18 hingga 20 hari, menanggapi maraknya antrean panjang di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/9/2026).

Dalam keterangan di Gedung DPR RI, Bahlil mengaku fenomena antrean tersebut bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan pergeseran (shifting) konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi serta adanya "maksud lain" dari sejumlah orang yang sengaja mengantre. "Ada memang pihak-pihak, kan teman-teman media kan udah punya data, ngantre di pompa bensin hanya untuk... ya ada maksud lain lah kira-kira begitu," ujarnya.

Untuk mengendalkan pergeseran konsumsi itu, pemerintah tengah memformulasikan aturan khusus agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Bahlil mengimbau masyarakat mampu yang mengendarai mobil bagus untuk tidak mengambil hak subsidi yang seharusnya untuk golongan lemah. "Tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi, karena itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," tandasnya.

Di lapangan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melaporkan kondisi penyaluran di Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros sudah kembali kondusif. Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Okky Aditya Wibowo menilai ketertiban itu hasil sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang terus berkoordinasi memantau dinamika di lapangan.

Pertamina memastikan distribusi ke lembaga penyalur berjalan berkelanjutan sambil mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak panik buying. Perusahaan berkomitmen menjaga keberlanjutan pasokan agar pelayanan kepada publik tetap tersedia di seluruh wilayah.

Analisis Redaksi

Klaim stok aman 20 hari dari sisi upstream tidak otomatis menyelesaikan kerumitan downstream. Antrean di Makassar membuka tabir rawannya sistem subsidi berbasis volume yang rentan terhadap arbitrase harga dan praktik curah (hoarding) yang Bahlil sebut "maksud lain". Tanpa percepatan aturan tepat sasaran berbasis digital — bukan hanya imbauan moral — antrean serupa berpotensi berulang di wilayah lain saat harga non-subsidi melonjak.

Model sinergi Pertamina dengan Pemda dan APH di Sulsel yang berhasil mensterilkan antrean patut jadi templat replikasi nasional. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada keberanian politik untuk memotong akses subsidi golongan mampu secara sistematis, bukan hanya berandai-andai pada kesadaran warga. Pengawasan ketat terhadap aliran BBM dari depot ke SPBU hingga ke tangki kendaraan tetap menjadi kuncinya.