Menteri PANRB Akan Temui Menkeu Bahas Pemindahan Gaji ASN BPD ke Himbara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan akan segera menemui Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, untuk membahas wacana pengalihan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah dari Bank Pembangunan Daerah ke Himpunan Bank Milik Negara.

Rini menyampaikan rencana koordinasi tersebut saat ditemui di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, pada Rabu, 16 September. Menurutnya, komunikasi secara resmi mengenai wacana pengalihan tersebut belum sempat dilakukan hingga saat ini.

Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait keputusan pemindahan payroll ASN Pemda sepenuhnya berada di tangan Kementerian Keuangan. KemenPAN RB tidak memegang kendali atas kebijakan fiskal maupun penentuan mitra perbankan untuk pembayaran gaji pegawai negara.

Di sisi lain, wacana peralihan ini memicu reaksi keras serta kekhawatiran mendalam dari Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia. Perwakilan SPBPDSI, Sigit, mengungkapkan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman pemutusan hubungan kerja massal bagi ratusan ribu pegawai BPD di seluruh penjuru tanah air.

Sigit menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI pada Kamis, 3 September, bahwa kebijakan itu akan menghantam tiga pilar utama secara bersamaan. Pilar tersebut meliputi tenaga kerja, kelangsungan bisnis bank, serta stabilitas perekonomian daerah secara keseluruhan.

Dampak langsung dari perpindahan penyaluran gaji ini adalah merosotnya dana murah atau Current Account Saving Account milik BPD secara signifikan. Penurunan likuiditas ini memaksa bank daerah beralih ke dana mahal seperti deposito yang otomatis mendongkrak biaya dana dan mengancam sektor penyaluran kredit UMKM maupun kredit konsumtif ASN.

Analisis Redaksi

Wacana pengalihan penyaluran gaji ASN daerah dari BPD ke Himbara menyentuh urat nadi perekonomian daerah yang selama ini bersandar pada likuiditas perbankan lokal. BPD bukan sekadar lembaga komersial pencari laba, melainkan instrumen fiskal daerah yang menggerakkan ekonomi akar rumput melalui pembiayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal. Jika dana murah CASA tergerus drastis, kapasitas ekspansi kredit otomatis lumpuh dan memicu risiko sistemik di daerah.

Pertemuan antara Menteri PANRB dan Menteri Keuangan yang baru akan menjadi penentu krusial arah kebijakan ini. Pemerintah pusat harus menimbang secara matang antara efisiensi birokrasi keuangan negara dan stabilitas ketenagakerjaan sektor perbankan regional. Langkah logis yang perlu ditempuh adalah melakukan kajian dampak komprehensif atau impact assessment secara transparan sebelum kebijakan pemindahan gaji PNS ini dieksekusi secara nasional guna menghindari gejolak sosial di daerah.