Prabowo Sebut Birokrat 'Deep State' Jadi Penyebab Ketidaksinkronan K/L, Akui Pernah Ditolak Menteri Saat Jadi Menhan

Presiden Prabowo Subianto menunjuk birokrat yang bertindak sebagai "deep state" dan menjadikan diri "raja kecil" tak tersentuh sebagai akar ketidaksinkronan antar kementerian dan lembaga. Tegasan itu disampaikannya saat berdialog dengan wartawan senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), tayang di CNBC Indonesia Rabu (16/9/2026).

"Kita harus berani dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable," ucap Prabowo dengan nada tegas. Ia menggambarkan direktur jenderal yang tak bisa disentuh, yang merasa aman karena tahu pejabat politik hanya bertahan lima tahun sementara ASN menjabat puluhan tahun. "Mereka kenal seluk-beluk dan celah untuk memperoleh keuntungan," tambahnya.

Untuk memutus siklus itu, Prabowo mengusung rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang membawahi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Modelnya meniru Ecole Nationale d'administration (ENA) Prancis, visi yang sempat digagas Soekarno tapi kini LAN hanya jadi formalitas kenaikan pangkat. "Ini mau saya perbaiki," katanya. Di luar itu, ia ingin meniru Turki dengan akademi khusus gubernur agar pemimpin daerah hingga dirjen lulus pendidikan ketat sebelum menjabat.

Keluhan soal birokrat "raja kecil" bukan sekadar teori. Prabowo mengaku pernah mengadukannya ke Joko Widodo saat ia menjabat Menteri Pertahanan. Seorang menteri menolak bertemu meski sudah disurati resmi. "Saya tulis surat ke menteri itu dijawab satu tahun kemudian, dari Jakarta ke Jakarta," ceritanya. Surat dari Menteri Pertahanan AS pun sempat tertulis ke dirinya, tapi ia enggan sebut nama. "That is our problem, kita berani mengakui itu kesulitan kita," tuturnya.

Kebijakan regenerasi birokrasi lewat pendidikan ketat itu masih tahap perencanaan. Namun sinyal keras dari puncak kepemimpinan sudah jelas: era birokrat yang berdaulat di atas atasan politiknya harus berakhir. Tantangannya, mengubah budaya organisasi yang sudah mengakar puluhan tahun butuh lebih dari sekadar akademi baru.

Analisis Redaksi

Pengakuan Prabowo soal "deep state" birokratis bukan retorika kosong. Pengalaman nyata sebagai Menhan yang ditolak menteri kabinet sendiri membuktikan kekuatan struktural birokrasi menentang otoritas politik. URI dan akademi gubernur adalah jawaban jangka panjang, tapi efektivitasnya bergantung pada apakah lulusannya benar-benar dilepaskan ke posisi strategis tanpa campur tangan aliran internal.

Yang perlu diwaspadai: resistensi akan datang dari dalam. Birokrat "untouchable" tak akan diam menunggu regenerasi. Langkah selanjutnya yang logis adalah audit komprehensif pada posisi-posisi kunci yang diketahui jadi sarang "raja kecil", dikuti sanksi tegas bagi yang melanggar protokol koordinasi lintas kementerian. Tanpa itu, akademi baru hanya akan mencetak kader baru yang tertelan sistem lama.