Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu, Empat PR Besar Menanti di Kemenkeu

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9), tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97p Tahun 2026. Pelantikan ini menandai pergantian kepemimpinan fiskal di tengah sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Usai dilantik di Istana Merdeka, Suahasil menyampaikan arahan langsung dari Prabowo: menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. "APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras," ujarnya. Ia menegaskan defisit APBN akan dijaga di bawah 3 persen PDB, sesuai batas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita merangkum empat PR besar menanti Suahasil. Pertama, menjaga kredibilitas APBN soal defisit, utang, dan kualitas belanja. Kedua, meningkatkan penerimaan tanpa membebani dunia usaha berlebihan. Ketiga, memastikan program prioritas berjalan tanpa membuat fiskal kehilangan ruang gerak. Keempat, memulihkan predictability kebijakan agar pasar dan investor kembali percaya.

Ronny menilai kapasitas teknokratis Suahasil kuat lantaran sudah lama menjabat Wakil Menteri Keuangan. "Tantangannya bukan memahami APBN, tetapi keberanian mengambil keputusan dan memastikan disiplin fiskal benar-benar dijalankan," katanya ke CNNIndonesia.com, Rabu (16/9). Menurutnya, Menkeu harus punya otoritas mengatakan 'tidak' pada belanja berisiko. Ruang defisit di bawah 3 persen ada, tapi tidak longgar saat belanja besar dan program prioritas naik sementara penerimaan belum tentu secepat itu.

Soal utang, Ronny menekankan debt sustainability bukan soal membatasi utang baru semata. "Pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat daripada pertumbuhan beban utang, biaya bunga terkendali, dan utang digunakan untuk aktivitas produktif, bukan menutup belanja rutin," tegasnya. Sisi lain muncul dari Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi: warisan kebijakan menkeu sebelumnya harus dievaluasi berdasarkan hasil terukur sebelum diteruskan atau dihentikan.

Syafruddin menilai reformasi perpajakan, penguatan Coretax, peningkatan kepatuhan, transparansi APBN, penajaman belanja, dan kebijakan DHE SDA patut dilanjutkan karena konsisten memperkuat penerimaan dan kredibilitas fiskal. Sebaliknya, instrumen yang memakai neraca pemerintah atau likuiditas publik untuk dorong pertumbuhan — contohnya penempatan SAL Rp200 triliun di bank — perlu dievaluasi ketat soal additionality, risiko, dan biaya peluang. "Kerangka yang tepat: pertahankan yang terbukti memperkuat, perbaiki yang hasilnya campuran, hentikan yang manfaat marginalnya lebih kecil dari risiko fiskalnya," ujarnya.

Menurut Syafruddin, Indonesia butuh menkeu yang menjalankan tiga fungsi: penjaga kredibilitas, perancang pembiayaan pembangunan, dan pengelola risiko. Tantangan utamanya bukan memilih antara ekspansi dan disiplin, tapi memastikan ambisi pembangunan tidak menciptakan kewajiban melebihi kemampuan pendapatan. Sosok efektif harus menguasai detail fiskal, berkomunikasi ke Presiden, DPR, pasar, publik, serta berani minta bukti manfaat sebelum anggaran diperbesar. Independensi yang relevan adalah integritas teknokratis: keputusan berbasis data, aturan, dan analisis risiko.

Analisis Redaksi

Pelantikan Suahasil membawa kontinuitas internal — ia naik dari Wamenkeu jadi Menkeu — yang jarang terjadi dalam sejarah politik fiskal Indonesia. Keuntungannya jelas: tidak ada kurva belajar mesin APBN. Risikonya, ia terlalu nyaman dengan status quo birokrasi sehingga sulit melakukan koreksi tajam pada praktik yang sudah jadi budaya. Mandat "menjaga kredibilitas" dari Prabowo akan diuji nyata saat program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis atau downstreaming mineral menuntut realokasi masif di tengah target defisit 3 persen yang sudah tipis.

Kunci grow atau tidaknya ruang fiskal ada pada sisi penerimaan. Target pajak tahun depan akan jadi indikator pertama apakah tim Suahasil benar-benar punya strategi baru di luar ekstensifikasi Coretax, atau hanya mengandalkan optimisme komoditas. Sementara itu, evaluasi Syafruddin soal SAL Rp200 triliun menyingkap lapisan kebijakan moneter-fiskal yang selama ini berjalan di area abu-abu. Jika Suahasil benar-benar menerapkan "integritas teknokratis", dia harus siap membuka kotak hitam instrumen-instrumen itu di hadapan DPR dan publik — meski berarti mengganggu kepentingan yang sudah nyaman.

Ujian paling keras datang bukan saat kondisi normal, tapi saat pertumbuhan melambat dan risiko premium naik. Pada titik itu, kemampuan Suahasil mengatakan "tidak" pada permintaan belanja darurat — termasuk dari istana — akan menentukan apakah kredibilitas APBN itu jaminan nyata atau hanya retorik pelantikan. Sejarah menunjukkan, Menkeu Indonesia paling diuji bukan saat menggarap APBN, tapi saat harus mempertahankan disiplin di tengah tekanan politik yang tak terhindarkan.