Asap Karhutla Memburuk, Pemkab Berau Terapkan PJJ 18-19 September

Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, secara resmi memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk seluruh jenjang pendidikan pada 18 hingga 19 September 2026, menanggapi penebalan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meliputi wilayah tersebut. Keputusan ini diambil usai rapat koordinasi lintas sektor yang menilai kualitas udara sudah mengancam kesehatan siswa dan guru jika aktivitas tatap muka dipaksakan.

Kebijakan PJJ ini berlaku untuk semua satuan pendidikan negeri dan swasta, mulai dari PAUD hingga SMA atau sederajat, tanpa terkecuali. Pemkab menegaskan tidak ada toleransi bagi sekolah yang memaksakan kegiatan daring di luar jam efektif atau mengharuskan siswa hadir ke sekolah demi mengejar target kurikulum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendidikan diberi tugas mengawasi pelaksanaan di lapangan.

Asap yang menyelimuti ibu kota kabupaten Tanjung Redeb dan sekitarnya sejak pekan lalu sudah mendorong peningkatan kunjungan pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di beberapa puskesmas. Data Dinas Kesehatan mencatat lonjakan signifikan kasus batuk dan sesak napas pada kelompok rentan, memaksa pihak terkait mendistribusikan masker N95 gratis ke titik-titik keramaian dan sekolah sebelum libur PJJ diberlakukan.

Musim kemarau puncak tahun ini memang diprediksi BMKG lebih kering dibanding tahun sebelumnya, memperparah potensi titik api di lahan gambut dangkal yang tersebar di sejumlah kecamatan. Berau sendiri catat sejarah terburuk pada 2015 dan 2019 di mana asap melumpuhkan aktivitas ekonomi dan penerbangan di Kalimarau selama berhari-hari. Kebijakan PJJ hari ini cermin dari trauma kolektif itu, meskipun tetap terasa sebagai langkah reaktif yang mengulang pola tahunan.

Bagi orang tua pekerja nelayan dan petani sawit di pinggiran kota, PJJ dua hari berarti beban ganda: harus membagi waktu mendampingi belajar daring sambil mencari nafkah di tengah visibilitas minim. Banyak yang mengeluhkan sinyal internet tidak stabil di dusun-dusun terpencil, membuat anak-anak justru bermain di luar rumah menghirup asap pekat. Kesenjangan akses teknologi kembali menampakkan ketidakadilan struktural di saat krisis lingkungan.

Analisis Redaksi

Penerapan PJJ berulang kali setiap musim kebakaran menunjukan kegagalan sistemik dalam pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik korporat maupun perorangan. Pemerintah daerah cenderung memilih jalur mitigasi dampak — seperti PJJ dan distribusi masker — daripada investasi berat pada restorasi gambut, sistem early warning berbasis komunitas, dan pengadilan cepat untuk korporasi yang lahan terbakarnya. Selama skema insentif dan disinsentif bagi pengelola hutan tidak berjalan kencang, asap akan tetap musiman dan PJJ akan jadi ritus tahunan yang merusak hak belajar.

Langkah selanjutnya yang logis dan wajib diamati adalah apakah Pemprov Kaltim dan Pusat akan mengaktifkan modifikasi cuaca secara masif serta mengirimkan tim Manggala Agni tambahan sebelum titik api merambat ke area permukiman padat. Jika hujan tidak turun dalam seminggu ke depan, kebijakan PJJ berpotensi diperpanjang dan dampaknya akan meluas ke sektor penerbangan dan pariwisata — tulang punggung ekonomi Berau. Wartawan dan masyarakat sipil harus menuntut transparansi data titik api (hotspot) real-time agar tekanan publik terhadap pelaku terbentuk, bukan hanya menunggu angin berubah arah.