Gaji Manager Kopdes Merah Putih Keluar 1-2 Hari Ini, 28.626 Lulusan Siap Ditempatkan

Menteri Koperasi Ferry Julianto memastikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan serta besaran gaji dan tunjangan manager Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan diterbitkan dalam satu hingga dua hari ke depan.

Kepastian itu disampaikan Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/9). SK tersebut merupakan produk hukum turunan dari Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Kopdes Merah Putih yang menjadi landasan hukumnya.

"Pemrosesan pembuatan SK-nya sudah bisa dilaksanakan dan 1-2 hari ini sudah diterbitkan SK pengangkatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk dengan besaran gaji dan tunjangan dan sebagainya," ujarnya di depan para anggota komisi.

Soal nominal uang, Ferry menegaskan kementeriannya bukan penentu. Kewenangan menentukan honarium sepenuhnya ada di tangan Badan Pengelola Barang Milik Negara (BP BUMN). "Bukan kami yang menentukan (gaji), nanti dari BP BUMN," tegas mantan Dirut PT Sarinah itu.

Data yang dibawa Ferry ke meja rapat menunjukkan 28.626 calon manajer telah lulus rekrutmen dan pelatihan. Semuanya dinyatakan siap dikerahkan ke masing-masing wilayah begitu SK resmi berlaku. Angka itu menjawab kekhawatiran soal kesiapan sumber daya manusia di ujung tombak program unggulan ini.

Tekanan untuk percepat penempatan justru datang dari pihak yang akan menjadi Mitra Usaha. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mempertanyakan kelambatan birokrasi lewat unggahan Instagram @bung.joaomota, Senin (14/9). Ia menawarkan diri menampung 13 ribu hingga 15 ribu manajer untuk langsung diturunkan ke koperasi yang sudah siap operasi. "Ini kan manajer-manajer ini juga menjadi akhirnya kan menjadi ramai gitu. Apa sih susahnya gitu?" tulisnya, menantang alur yang dinilai terlalu bertele-tele.

Analisis Redaksi

Keluaran SK gaji menjadi kunci mati hidupnya mobilisasi ribuan tenaga muda ke desa. Tanpa kepastian honorarium, motivasi 28.626 lulusan pelatihan rentan pudar sebelum mereka mulai menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Kesiapan BP BUMN menentukan nominal yang wajar — tidak terlalu minim hingga menimbulkan turnover, namun tidak terlalu membebani anggaran koperasi yang baru berdiri — akan menguji kematangan desain insentif program ini.

Desakan PT Agrinas mencerminkan frustrasi sektor nyata yang butuh tenaga lapangan, bukan laporan administratif. Jika kementerian dan BP BUMN gagal menyinkronkan jadwal SK dengan kebutuhan mitra usaha, risiko keterlambatan musiman tanam dan siklus distribusi pangan menjadi nyata. Langkah logis selanjutnya: publikasi SK yang transparan, sosialisasi mekanisme pembayaran ke rekening manajer, dan pemantauan ketat minggu pertama penempatan agar tidak ada 'manager kertas' yang hanya ada di daftar nama.