Menhan Sjafrie Terima Jenderal Zhang Shengmin, Bahas Kerja Sama Militer Indonesia-China

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan bilateral dengan Jenderal Zhang Shengmin, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) China, di Markas Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (17/9) malam. Pertemuan ini menandai kunjungan kerja tingkat tinggi pertama dari pejabat militer China pasca Sjafrie dilantik sebagai Menhan pada Oktober lalu.

Kedua belah pihak membahas kerangka kerja sama pertahanan yang mencakup latihan gabungan, pertukaran personel, serta pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Sjafrie di hadapan tamunya menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritim guna menjaga kedaulatan wilayah NKRI, termasuk di Laut Natuna yang berbatasan dengan klaim China.

Jenderal Zhang Shengmin dalam sambutannya menyoroti pentingnya stabilitas regional dan kesiapan militer China untuk memperdalam kepercayaan strategis dengan TNI. Ia mengundang Sjafrie untuk kunjungan balik ke Beijing guna menandatangani sejumlah memorandum of understanding (MoU) teknis yang telah disepakati staf kedua negara sejak tahun lalu.

Kunjungan ini terjadi di tengah dinamika geopolitik yang memanas di Laut China Selatan, di mana klaim "garis sembilan" Beijing tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di utara Natuna. Meskipun Jakarta tidak mengakui klaim tersebut, interaksi militer rutin dianggap Jakarta sebagai saluran diplomasi pertahanan untuk mencegah kesalahan kalkulasi di lapangan.

Sumber di Kemenhan mengonfirmasi bahwa agenda pertemuan juga menyentuh kerjasama industri pertahanan, termasuk potensi transfer teknologi dan pemeliharaan alutsista buatan China yang sudah dioperasikan TNI, seperti radud dan kapal patroli. Sjafrie sebelumnya telah meninjau sejumlah fasilitas industri pertahanan China selama kunjungannya ke Beijing pada November 2024.

Analisis Redaksi

Pertemuan Sjafrie-Zhang bukan sekadar ritel protokoler, melainkan sinyal Jakarta bahwa diplomasi pertahanan dengan Beijing terus berjalan terlepas dari sengketa maritim. Logikanya sederhana: Indonesia butuh akses teknologi dan pasar alutsista China yang murah dan cepat, sementara China butuh Indonesia sebagai mitra strategis di Selatan untuk membelah isolasi Barat. Kedua kepentingan itu bertemu di meja pertemuan, bukan di medan tempur.

Yang perlu diwaspadai adalah kecepatan implementasi MoU teknis yang dibahas. Pengalaman menunjukkan, banyak kesepakatan industri pertahanan Indonesia-China tersangkut di birokrasi dan ketidaksesuaian standar teknis. Jika Sjafrie ingin membuktikan keberhasilan "diplomasi pertahanan pragmatis" yang ia gendong, ia harus memastikan stafnya menerjemahkan komitmen politik Zhang menjadi kontrak nyata dengan jadwal pasti — bukan hanya foto bersama dan pers release.