Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Aneksasi Ukraina, Kyiv dan UE Tolak Keras Hasilnya

Warga di empat wilayah Ukraina yang dianeksasi Moskow mengikuti pemilu parlemen Rusia untuk pertama kalinya sejak invasi skala penuh dilancarkan lebih dari 4,5 tahun lalu. Pemungutan suara yang digelar mulai Jumat (18/9) hingga Minggu (20/9) ini langsung menuai kecaman keras dari otoritas Kyiv dan komunitas internasional karena status aneksasi tersebut tidak diakui secara global.

Di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, proses pencoblosan sebenarnya sudah berjalan sejak akhir Agustus. Pejabat setempat beralasan percepatan itu demi alasan keamanan. Otoritas Rusia mengklaim keempat wilayah yang dianeksasi pada September 2022—meski tidak sepenuhnya dikuasai Moskow—memiliki lebih dari 3,5 juta pemilih terdaftar untuk memilih anggota Duma Negara, majelis rendah parlemen.

Fakta di lapangan memperlihatkan suasana jauh dari pesta demokrasi normal. Menurut laporan AP, di satu tempat pemungutan suara di Donetsk yang dikuasai Rusia, seorang tentara bersenjata berdiri tepat di dekat kotak suara. Ia mengawasi setiap warga yang memasukkan surat suaranya. Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pidatonya pada Rabu (16/9), justru membingkai peristiwa ini sebagai momen bersejarah. Ia menyebut warga di sana memilih untuk pertama kalinya sejak apa yang ia klaim sebagai reunifikasi dengan Rusia. "Pilihan dan tekad Anda sekali lagi akan menunjukkan bahwa jutaan orang berdiri di belakang para pejuang kami, bahwa kita adalah bangsa yang bersatu," ujar Putin.

Narasi persatuan itu dibantah telak oleh laporan pelanggaran hak asasi manusia. Violeta Artemchuk, koordinator kelompok HAM Donbas SOS, mengungkapkan bahwa anggota komisi pemilihan lokal mendatangi rumah-rumah warga dengan dikawal pasukan dan agen keamanan Rusia untuk memaksa mereka memilih. Tekanan juga menyasar kerongkongan ekonomi rakyat kecil. Otoritas yang ditunjuk Moskow mengancam pegawai sektor publik bakal dipecat bila menolak mencoblos. Bantuan sosial dan dana pensiun bahkan dijadikan alat tawar untuk mendongkrak partisipasi.

Dampak paling brutal dirasakan kelompok rentan. Penyandang disabilitas atau pensiunan yang menggantungkan hidup pada bantuan sosial terancam masuk daftar hitam jika absen. Mereka bisa dicap tidak loyal oleh otoritas setempat dan selanjutnya dicabut manfaat maupun bantuan kemanusiaannya. Menyaksikan intimidasi sistematis ini, analis politik Penta Center di Kyiv, Volodymyr Fesenko, melontarkan kritik tajam. "Pemilu yang digelar di bawah todongan senjata adalah lelucon," katanya. Otoritas Kyiv kini mendesak pemerintah asing dan organisasi internasional agar sama sekali tidak mengakui hasil pemungutan suara tersebut.

Respons Uni Eropa datang tanpa jeda. Juru bicara Komisi Eropa Christian Wigand menyebut langkah Moskow sebagai pelanggaran nyata lainnya terhadap hukum internasional. Ia secara eksplisit melabeli proses itu sebagai pemilu palsu dan menegaskan UE tidak akan pernah mengakui penyelenggaraan maupun hasilnya. Sikap senada mengalir dari berbagai lembaga internasional yang menilai pelaksanaan Duma Negara di tengah zona perang hanya bertujuan mengamankan dominasi politik Kremlin sekaligus memamerkan dukungan publik terhadap agresi militer yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Analisis Redaksi

Pelibatan wilayah aneksasi dalam pemilu parlemen Rusia bukanlah sekadar prosedur administratif. Ini adalah manuver politik tingkat tinggi untuk melegitimasi pendudukan militer melalui instrumen konstitusional domestik. Dengan memaksa lebih dari 3,5 juta pemilih di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia ikut mencoblos, Kremlin berusaha menciptakan ilusi bahwa penduduk lokal menerima integrasi paksa tersebut. Pidato Putin yang menggunakan frasa "reunifikasi" memperkuat pola propaganda lama: mengubah penjajahan menjadi narasi penyatuan bangsa.

Yang patut diwaspadai adalah normalisasi kekerasan struktural dalam proses elektoral. Laporan Donbas SOS tentang pendampingan agen keamanan saat petugas pemilu mengetuk pintu warga menunjukkan hilangnya prinsip kesukarelaan. Ketika pensiun dan bantuan kemanusiaan dijadikan sandera politik, angka partisipasi yang kelak diumumkan Moskow tidak memiliki nilai statistik apa pun selain sebagai etalase kepatuhan yang dipaksakan. Publik internasional perlu membaca klaim kemenangan partai pro-Kremlin nanti dengan kacamata skeptisisme mutlak.

Langkah logis selanjutnya bagi komunitas internasional bukan sekadar mengeluarkan pernyataan kecaman berulang. Penolakan Uni Eropa yang tegas harus diikuti kebijakan konkret, seperti pembatasan penerbitan visa bagi pejabat yang terlibat langsung dalam orkestrasi pemilu di zona konflik. Tanpa tekanan riil, preseden penggunaan pemilu sebagai tameng legitimasi atas wilayah yang diduduki secara ilegal akan terus diulang oleh aktor-aktor negara lain di masa depan.