BGN Siapkan Marketplace MBG Adopsi SIPLah, Target Operasi Akhir September 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026, mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini mengatur belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rencana tersebut melalui akun Instagramnya, Sabtu (12/9). Menurutnya, sistem ini dirancang agar seluruh alur pengadaan — dari identitas pemasok, harga barang, catatan transaksi, hingga aspek perpajakan — terbuka dan terverifikasi. "Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya," tegas pria yang akrab disapa Mas Dar.

Enam komoditas menjadi pionir di platform ini: daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN juga menerapkan skema verified seller yang mengikat pemasok harus terdaftar melalui asosiasi masing-masing. "Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu," jelas Sudaryono.

Di sisi lain, BGN menyusun mekanisme prioritas pembelian lokal. Dapur MBG di suatu wilayah diarahkan membeli komoditas dari daerahnya sendiri terlebih dahulu. Sudaryono meng ilustrasikan: kebutuhan telur untuk dapur MBG di Mojokerto diprioritaskan dari peternak Mojokerto. "Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya enggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang," tuturnya.

Pola pengadaan ini sengaja dirancang ganda fungsi. Selain memperketat tata kelola, pemerintah ingin dampak ekonomi program MBG terasa hingga tingkat desa. "Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan," kata Sudaryono. Ia menegaskan bahwa sejak awal MBG tidak hanya menargetkan peningkatan gizi penerima manfaat, tapi juga merangsang aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. "Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu)," tandasnya.

Analisis Redaksi

Penerapan SIPLah ke skala nasional MBG adalah langkah logis: infrastruktur digital pengadaan sekolah sudah terbukti mengurangi markup dan praktik penyimpangan dana BOS selama bertahun-tahun. Namun, pergeseran dari lingkungan sekolah yang relatif terkontrol ke ekosistem dapur MBG yang tersebar di ribuan titik memerlukan validasi data verified seller secara real-time, bukan hanya registrasi administratif. Jika asosiasi pemasok tidak memiliki kapasitas audit internal yang ketat, pintu kebocoran justru bisa terbuka lebar melalui kolusi verifikasi.

Kebijakan pembelian lokal (local procurement) yang ditekankan Sudaryono mengandung potensi multiplier ekonomi yang besar, tapi juga risiko supply chain fragil. Contoh Mojokerto menunjukkan fleksibilitas "boleh nyebrang" jika stok lokal habis, namun ambang batas "stok habis" itu sendiri rawan manipulasi jika tidak ada dashboard stok terintegrasi dan transparan. Tanpa visibilitas stok real-time per kabupaten, aturan prioritas lokal bisa justru menciptakan monopoli mini di tingkat daerah.

Target peluncuran akhir September 2026 memberikan jendela waktu sekitar satu tahun untuk uji coba integrasi sistem, pelatihan operator dapur, dan penyusunan standar kualitas komoditas yang seragam. Langkah kritis selanjutnya adalah publikasi API marketplace kepada pengawas publik dan media agar prinsip transparansi yang diklaim benar-benar terwujud, bukan sekadar narasi di media sosial. Kesiapan perangkat daerah memvalidasi transaksi harian akan menentukan apakah "indeks ekonomi" yang diinginkan Sudaryono muncul sebagai data nyata atau hanya laporan bulanan yang dimanipulasi.