KPK Geledah Tiga Ruang Dirjen ATR/BPN dan Sita Barang Bukti Elektronik

Komisi Pemberantasan Korupsi merampungkan penggeledahan di tiga ruang direktorat jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kamis malam. Penyidik menyasar ruang kerja Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi. Tindakan hukum ini juga menjangkau beberapa ruangan lain di direktorat terkait guna mencari petunjuk tambahan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik yang berkaitan dengan proses serta mekanisme layanan pertanahan di kementerian tersebut. Seluruh barang bukti itu akan melalui proses ekstraksi, penelaahan, dan analisis mendalam. Langkah teknis ini krusial untuk membantu penyidik membedah konstruksi perkara dugaan rasuah yang tengah diusut secara intensif.

Langkah penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap di wilayah Jabodetabek pada Senin yang menjaring 19 orang. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik menemukan tumpukan uang tunai di rumah Arif Sugiyanto sebesar Rp106,3 miliar dalam beberapa koper merah. Uang dalam pecahan rupiah dan valuta asing itu meliputi Rp31,86 miliar, US$2.611.500, Sin$1.974.500, SAR910, serta RM981. Temuan uang tunai juga didapatkan di rumah Rizal Pahlevi senilai Rp896 juta, rumah Zimamun Ni'am Aulawi sebesar Rp8 juta, dan rumah Sontang Coin Manurung sejumlah Rp49,5 juta.

Lembaga antirasuah langsung menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka tersebut mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Dirjen PTR Lampri. Tiga tersangka lainnya adalah Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Sejumlah nama dalam daftar tersangka, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry, diidentifikasi oleh penyidik sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Saat ini, kedelapan tersangka telah menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Analisis Redaksi

Penyitaan barang bukti elektronik dan dokumen dari tiga ruang direktorat jenderal strategis menunjukkan bahwa penyidikan KPK tidak berhenti pada operasi tangkap tangan awal saja. Penelusuran aliran dana fantastis hingga mencapai ratusan miliar rupiah mengindikasikan adanya sindikasi yang terorganisasi rapi dalam tata kelola agraria nasional. Keterlibatan sejumlah pejabat tinggi birokrasi dan pihak swasta memberi sinyal kuat bahwa praktik lancung ini telah merasuk ke jantung kebijakan pertanahan.

Publik perlu mewaspadai potensi pelebaran pusaran kasus ini mengingat terbuka lebar peluang pengembangan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang memiliki peran krusial. Pernyataan terbuka KPK mengenai konstruksi perkara yang masih bisa berkembang mengisyaratkan bahwa daftar tersangka berpotensi bertambah. Langkah logis selanjutnya yang harus dinanti adalah bagaimana penyidik mengawinkan data dari barang bukti elektronik dengan keterangan para saksi dan tersangka yang kini sudah mendekam di tahanan.